Page 982 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 982
"Mengimbau kepada Jurnalis apabila hak THR diabaikan perusahaan pers, AJI Kota Samarinda
membuka posko pengaduan untuk dilakukan pendampingan atau advokasi lebih lanjut," ujar
Ketua AJI Samarinda Nofiatul Chalima seperti dilansir Inibalikpapan.com-jaringan Suara.com.
Posko pengaduan THR juga membuka kontak layanan pada nomor 0813 4830 0825 atau 0853
5000 4302, untuk menerima pengaduan dari jurnalis yang haknya tak dibayarkan perusahaan.
AJI Samarinda mengemukakan, THR adalah hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR
Keagamaan.
"Mendesak perusahaan pers yang ada di Kaltim membayar THR bagi jurnalis, juga pekerja dalam
unit kerja lainnya sesuai ketentuan berlaku. Pembayaran THR paling lambat tujuh hari sebelum
Hari Raya Idul Fitri," ujarnya lagi.
Untuk ketentuan besaran THR, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan yakni Jurnalis yang menerima THR
satu bulan upah, apabila punya masa kerja sudah 12 bulan secara terus menerus. Sedangkan
untuk perhitungan THR bagi jurnalis yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka dihitung
berdasarkan masa kerja dibagi 12 dikali besaran upah sebulan.
Jika kewajiban tersebut tak dipenuhi, maka perusahaan pers di denda dan sanksi administrasi.
Perusahaan Pers didenda 5 persen dari total jumlah THR keagamaan yang diberikan, apabila
telat membayar. Sementara sanksi adminitrasi diberikan ketika perusahaan pers tak memberi
THR.
Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi dan Ketenagakerjaan AJI Samarinda Zakarias Demon
Daton menambahkan, merujuk surat edaran Dewan Pers Nomor 01/DP/K/IV/2021, pihaknya
mengimbau semua pihak, pemerintah ataupun swasta tidak memberikan THR kepada jurnalis
"AJI Samarinda mengimbau kepada semua pihak, baik kalangan pemerintah maupun swasta,
untuk menolak ataupun melaporkan apabila ada oknum wartawan ataupun yang
mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan, perusahaan pers, ataupun organisasi
perusahaan pers yang meminta THR atau sumbangan dalam bentuk apapun," ujarnya.
981
