Page 987 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

raya (THR) Idulfitri 1442 Hijriah. Posko tersebut untuk memfasilitasi keluhan pekerja atau
karyawan perusahaan yang beroperasi di daerah ini.
"Kami menyarankan pemda melalui Disnakertran untuk membuka posko THR di Kabupaten Kotim
ini karena di daerah ini banyak memiliki perusahaan besar, seperti perkebunan kelapa sawit,
tambang maupun lainnya," ujarnya saat dibin-cangi di ruang kerjannva, Kamis (29/4).

Menurut Bima, melalui posko THR tersebut, pemerintah daerah akan lebih mudah bagi pihak
pemerintah daerah untuk memantau pembayaran THR oleh perusahaan ke pekerja dan bisa
bertindak cepat dan akurat menangani pengaduan THR yang menjadi hak para pekerja.

"Saya juga meminta perusahaan membayar penuh THR pekerja paling lambat tujuh hari sebelum
Lebaran, hal itu merujuk pada Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,"
ucapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mengatakan, apabila ada perusahaan yang tidak
mampu atau enggan membayarkan THR kepada pekerja, pemerintah daerah harus segera
menindaklanjuti dengan memintai keterangan kepada pihak perusahaan.

"Kalau ada perusahaan yang tidak mampu membayar 'THR karyawannya dan Harus ditanya apa
alasan perusahaan tidak mampu bayar THR Kalau memang mereka enggan bayar, pastikan ada
sanksi tegas untuk mereka," tegas Bima.

Dirinya tidak menampik di tengah kondisi ekonomi sulit imbas pandemi Covid-19 ini, tidak sedikit
perusahaan yang kesulitan dalam hal pembayaran THRkepada pekerja.

Tetapi hal ini perlu jadi pertimbangan Pemerintah daerah dalam mencari formulasi yang tepat
bagi perusahaan dan pekerja menyangkut pembayaran THR tersebut "Seumpama ada opsi
pembayaran THR dicicil atau ditunda. Tapi harus ada kesepakatan yang jelas, dan ada perjanjian
hitam di atas putih antara perusahaan dan karyawan, sehingga karyawan bisa menuntut haknya
kalau tidak dibayarkan nantinya," tutupnya, (bah/uni)

986