Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020

Ringkasan

Pemerintah belum berencana untuk memberikan subsidi bantuan upah (SBU) atau subsidi upah
untuk pekerja di sektor informal. Sejauh ini, pemberian subsidi gaji hanya dilakukan untuk
pekerja sektor formal atau karyawan yang terdaftar di dalam BP Jamsostek dengan penghasilan
di bawah Rp 5 juta.

PEKERJA INFORMAL JUGA BAKAL DAPAT SUBSIDI UPAH?
Jakarta - Pemerintah belum berencana untuk memberikan subsidi bantuan upah (SBU) atau
subsidi upah untuk pekerja di sektor informal. Sejauh ini, pemberian subsidi gaji hanya dilakukan
untuk pekerja sektor formal atau karyawan yang terdaftar di dalam BP Jamsostek dengan
penghasilan di bawah Rp 5 juta.
"Jadi kalau pertanyaan (pekerja informal) ini mungkin kebetulan memang kami pemerintah dan
khusus Kementerian Ketenagakerjaan programnya adalah yang peserta program BPJS
Ketenagakerjaan," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,
Keselamatan dan Kesehatan (PP-K3), Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang, dalam
diskusi FMB di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Meski begitu, dia mengatakan sejauh ini memang sudah ada pembahasan yang dilakukan di
lingkungan kementeriannya terkait dengan nasib para pekerja informal. Pihaknya pun siap jika
sewaktu-waktu diberikan tugas untuk menyalurkan subsidi upah .

"Sudah ada diskusi yang sudah kami lakukan tetapi tentu artinya semua yang memang patut
dibantu tentu harus menjadi konsentrasi pemerintah kembali," kata dia.

"Artinya semua ini Kemnaker tinggal menunggu jika memang diberikan tugas memang dalam
kapasitas yang bisa kita lakukan sangat baik. Apakah ada rencana dalam pembahasan itu pernah
kami lakukan," sambung dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos), Kemnaker, Haiyani Rumondang,
memaparkan beberapa alasan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji
dianggap lambat.

Pertama, Kemnaker melakukan validasi kelengkapan terlebih dahulu setelah mendapatkan data
nomor rekening calon penerima subsidi gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun di BPJS
Ketenagakerjaan telah dilakukan validasi secara berlapis, Kemnaker secara internal tetap perlu
memastikan kembali data tersebut memang valid dan tepat sasaran.

"Kami melakukan pengecekan maksudnya Kementerian Ketenagakerjaan ada unit yang
bertanggung jawab terhadap data, unit tersebutlah atau badan perencanaan pengembangan
melakukan yang namanya pengecekan kelengkapan persyaratan sesuai Permenaker yang
dituangkan dalam juknis bahwa ada masa paling lama 4 hari dilakukan pengecekan," kata
Haiyani dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji atau Upah dan Kartu Prakerja, Kamis
(17/9/2020).

Kedua, setelah dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh Kemnaker, barulah data diproses
oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) untuk dapat segera dicairkan dana subsidi gaji kepada Bank Penyalur.

98