Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

PEKERJA ANAK DI INDONESIA TEMBUS 1,5 JUTA ORANG

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan
pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak2008.

Dalam periode 2008 hingga 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar
1,5 juta pekerja anak yang berumur 10-17 tahun berdasarkan Data survei Sosial Ekonomi
Nasional yang dilakukan oleh BPS pada 2019.Hal ini disampai-kan Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, saat menyampaikan keynote speech pada acara End Child labour virtual race 2021
yang diselenggarakan oleh ILO dalam rangka World Day Against Labour 2021 secara virtual di
Jakarta, Sabtu (12/6).

Ida menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak.
Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi lLO No 138 mengenai usia minimum yang
diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang No 20 Tahun 1999.
Selain itu pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut
dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. "Kami di Kemnaker serius
dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di
Indonesia,"jelas Ida.
Berbagai upaya yang akan dilakukan di tahun ini. Di antaranya meningkatkan kesadaran
masyarakat, terutama di daerah perdesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada
pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini dilakukan
antara lain melalui supervisi kc perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.

Kemudian langkah koordinasi dan asistensi untuk-mengembalikan anak-anak ke pendidikan
dengan menggunakan berbagai pendekatan serta memberikan pelatihan pada pekerja anak dari
kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga miskin) dalamprogram pelatihan berbasis
komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan. Selanjutnya memfasilitasi intervensi
bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok/buruh dan keluarga miskin yang
terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk menjadi
pekerja anak.

Seterusnya melakukan supervisi atau pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan
anak, melakukan ' sosialisasi atau penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada
stakeholder. Terakhir, pencanangan zona atau kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara
penuh, terutama anak yang terlahir dari keluarga pra-sejahtera. "Ketidakberdayaan ekonomi
orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan
yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak," ungkapnya.
Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya dalam
penanggulangan pekerja anak serta mengajak instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegas Ida.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang menambahkan, pekerja anak yangtelahberhasil
ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia pendidikan, yaitu pendidikan formal
(SD/MI, SMR/MTs, SMA/ MA), pendidikan nonformal (paket A, paket B, paket C, dan pesantren).

12