Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 392
KECAM RENCANA PAJAK SEMBAKO, BURUH: INI SIFAT PENJAJAH!
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam keras rencana
pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan
pokok rakyat atau sembako. Ia menyebut rencana itu merupakan cara kolonialisme.
"Berkenaan dengan rencana pemerintah, Menteri Keuangan yang akan memberlakukan tax
amnesty jilid II dan PPN akan dinaikkan termasuk pemberlakuan praja pertama nilai PPN untuk
sembako, kami mengecam keras. Memberlakukan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN
khususnya PPN sembako adalah cara-cara kolonialisme," tegasnya konferensi pers secara virtual,
dikutip Jumat (11/6/2021).
Said menayangkan rencana Menteri Keuangan, sebab mempengaruhi harga kebutuhan pangan
rakyat. Sementara, pemerintah malah memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah
(PPnBM) untuk produsen mobil.
"Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini adalah sifat penjajah. Orang kaya diberi relaksasi
pajak termasuk produsen mobil PPnBM dalam kapasitas mobil tertentu sampai 0% tapi rakyat
untuk makan yang kita kenal sembako direncanakan dikenai pajak. Itu bersifat kolonialisme
penjajah, tanda petik," jelasnya.
Selain itu, Said meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghentikan pemberlakuan tax
amnesty pajak jilid II. Sebab orang kaya akan kembali menikmati pengampunan pajak dari
pemerintah.
"Stop retorika Menteri Keuangan pemberlakuan tax amnesty jilid II!" ujarnya.
Ia berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menolak keras rencana PPN sembako dan tax
amnesty jilid II. Said meminta agar DPR jangan menjadi wakil kekuasaan tetapi menjadi wakil
rakyat.
"Kami minta DPR menolak keras. Jadilah wakil rakyat jangan jadi sekedar wakil kekuasaan. Anda
dipilih untuk menjadi wakil rakyat bukan wakil kekuasaan. Keterlaluan kalau sampai
mengesahkan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN untuk sembako," tuturnya.
Said mengatakan akan menjadi garda terdepan untuk membela rakyat. Dia mengancam akan
menempuh jalur hukum dan akan menggelar aksi besar-besaran jika PPN sembako dan tax
amnesty jilid II diberlakukan.
"Kami akan tempuh jalur hukum uji materi kalo itu disahkan oleh DPR di Mahkamah Konstitusi.
Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law," ungkapnya.
391
