Page 396 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

Said menegaskan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan melakukan perlawanan jika
rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan.
Perlawanan bisa berupa aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, kenaikan PPN membuat harga sembako melambung. Hal ini akan merugikan
masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal.

"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," tutur Said.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Said merasa, kebijakan pajak orang kaya yang diturunkan sementara sembako
dikenakan pajak sangat tidak adil.

Para pengusaha termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak
penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0 persen.

"Tetapi untuk rakyat kecil, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak. Sekali
lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!. Jika itu dipaksakan, KSPI akan kembali menggugat ke
Mahkamah Konstitusi dan melakukan aksi penolakan bersamaan penolakan omnibus law,"
tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana mengenakan pajak untuk bahan
pokok/sembako dan jasa-jasa lain termasuk sekolah.

Rencana ini tertuang dalam Revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Mengutip draft RUU, sembako yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu,
kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-
bumbuan, dan gula konsumsi.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil
pengeboran yang semula tak dikenai PPN.

Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa
pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa
keuangan dan jasa asuransi.

Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan
di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan
menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

395