Page 401 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

PEMERINTAH DAN DPR ABSEN SIDANG UU CIPTA KERJA DI MK, INI RESPONS KSPI

JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bereaksi atas sikap
perwakilan Pemerintah dan DPR RI yang menyatakan belum siap memberikan keterangan dalam
sidang lanjutan uji formil di Mahkamah Konstitusi.

Said menyebut, apa yang dilakukan pemerintah, khususnya para Menteri terkait, dan DPR bukan
merupakan suatu hal yang menunjukkan perilaku taat pada asas negara hukum, tetapi lebih
mengedepankan kekuasaan.

"Mahkamah Konstitusi sudah memanggil dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah
dan DPR. Harusnya mereka jangan berlindung di balik kekuasaan dengan seenaknya
menyampaikan belum siap memberikan keterangan," kata Said Iqbal secara virtual, Kamis
(11/6/2021).

Terkit hal tersebut, Said meminta kepada Hakim MK untuk tidak memberikan kesempatan kepada
pemerintah dan DPR untuk memberikan keterangan.

Sebab, mereka sudah diberi kesempatan, tetapi justru mengabaikannya.

"Mahkamah tidak boleh tuduk pada kekuasaan. Mahkamah harus mempunyai marwah di
hadapan penguasa," ungkap dia.

Jika keputusan judicial review terhadap UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan harapan kaum buruh,
KSPI dan elemen serikat buruh yang lain akan melakukan aksi mogok nasional jilid kedua
sebagaimana pemogokan nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober 2020.

"Secara elegan kami sudah menempuh uji formil dan materiil. Tetapi bilama dari jalur hukum
kami tidak mendapatkan rasa keadilan, maka jalur gerakan aksi yang konstitusional akan kami
lakukan," tegas Said.

Said mengungkapkan, dalam aksi nasional kedua ini, ia akan melibatkan 10.000 pabrik di 24
provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota.

Dalam persidangan judicial review terkait UU Cipta Kerja yang dihadiri KSPI, ini merupakan kali
kedua perwakilan pemerintah dan DPR absen dalam rangkaian acara persidangan.

Beberapa bulan lalu, Pemerintah dan DPR juga tidak memberikan keterangan dalam sidang uji
materiil.

"Padahal mereka dibayar dari uang rakyat. Seharusnya bekerja cepat untuk hal-hal yang
menyangkut kepentingan rakyat. Mereka ini berlindung di balik sidang, hotel-hotel mewah,
rapat-rapat di hari libur di Gedung DPR. Tetapi ketika menghadapi rakyat di depan pengadilan
yang sah dan konstitusional, tidak bisa segera memberikan keterangan," ujar dia.

400