Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

Demikian hasil riset "Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Melalui Layanan Terpadu Satu
Atap yang Berperspektif HAM dan Gender" oleh Jaringan Buruh Migran (JBM), yang diluncurkan
Kamis (10/6/2021). Pada riset itu belum terlihat aspek responsif jender dalam LTSA.

"Padahal, kita sudah lama mempunyai perhatian untuk pengarusutamaan jender melalui
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tetapi sampai saat ini sulit diterapkan. Aspek responsif
jender belum terlihat dari LTSA meski kebanyakan calon PMI yang akan keluar negeri itu
perempuan," ujar Avyanthi Azis, peneliti utama studi itu.

Dari riset itu ditemukan kedekatan LTSA dengan swasta, yang diindikasikan melanggengkan
perantaraan dalam layanan bagi pekerja migran. LTSA tak diakses mandiri oleh calon PMI, tapi
PMI justru dibawa calo atau petugas perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)-

Melanggengkan eksploitasi

Savitri Wisnuwardhani, Sekretariat Nasional JBM, menuturkan, LTSA merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Layanan yang
diselenggarakan pemerintah provinsi/kabupaten diharapkan mengurangi masalah dan
menghilangkan praktik intermediasi oleh broker informal (calo) yang berkontribusi pada
langgengnya eksploitasi PMI di setiap tahapan migrasi kerja.

"Hingga kini LTSA ada di 45 daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. Dari pantauan yang
teridentifikasi organisasi pekerja migran dan organisasi pemerhati pekerja migran Indonesia,
banyak praktik minim perlindungan sehingga fungsi LTSA tidak berjalan maksimal," ujarnya.

Sebagai contoh, ada indikasi LTSA mempermudah broker informal mengurus dokumen kerja
pekerja migran dibandingkan pekerjanya, PMI tidak mengetahui keberadaan dan manfaat LTSA,
dan belum ada loket pengaduan di LTSA

Hanya 43 responden (20,6 persen) mengetahui LTSA, sedangkan 166 orang (79,4 persen) calon
PMI/PMI tidak mengetahui ada LTSA Mayoritas (42,9 persen) dari 43 responden yang
mengetahui LTSA mendapatkan informasi dari P3MI. Sisanya mengetahui dari serikat atau
komunitas PMI, teman PMI, dan dari internet atau media massa.

Sudaryanto, Senior Program Officer Yayasan TIFA, menilai perempuan rentan dalam tata kelola
migrasi di Indonesia. Padahal, kesetaraan dan keadilan jender perlu mendapat perhatian dalam
berbagai kebijakan terkait buruh migran.

Karena itu, Anwar Maarif, Sekretaris Jenderal DPN Serikat Buruh Migran Indonesia, mendesak
agar pemerintah menerbitkan aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia dan melakukan sosialisasi layanan yang responsif jender. (SON)

443