Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

Ketenagakerjaan Jawa Timur menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
Diinformasikan sebelumnya, 5 orang dari CPMI tersebut melarikan diri dari BLKLN tersebut.
5 CALON PMI KABUR, KEMNAKER SELIDIKI DUGAAN PELANGGARAN BLKLN
MALANG

Kementerian Ketenagakerjaan menyelidiki proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta Malang, Jawa Timur.
Jika menyalahi peraturan, BLKLN tersebut akan dikenakan sanksi berat.

Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja
Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa
Tenggara Barat. Diinformasikan sebelumnya, 5 orang dari CPMI tersebut melarikan diri dari
BLKLN tersebut.

Sementara itu, 56 orang dari 101 CPMI itu akan dipekerjakan ke Singapura dan 40 orang lainnya
dipekerjakan ke Hongkong. Di BLKLN, mereka menjalani pelatihan bahasa sebelum
diberangkatkan ke luar negeri.

"Binwasnaker & K3 meminta Pengawas Ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT.
CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker
dan K3 Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulis, Minggu (13/6/2021).

Haiyani menyampaikan apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan
terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya,
maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin.

Hal penting lainnya yang akan dilakukan tim, imbuh Haiyani, yaitu mendalami apakah terdapat
penyimpangan dalam perekrutan CPMI oleh PT CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja
migran Indonesia (P3MI).

"Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI,
persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," urai Haiyani.

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan PT. CKS memiliki izin sebagai
BLKLN dari pemerintah daerah dan izin sebagai lembaga penempatan PMI dari Menteri
Ketenagakerjaan.

"Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Suhartono.
Ia menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani
Rumondang untuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Suhartono berterima kasih kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker,
Pengawas Ketenagakerjaan, dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini.

Ia menambahkan Kemnaker melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan PKK
serta Ditjen Binalattas Vokasi akan mengevaluasi seluruh BLKLN atau LPK dan juga P3MI untuk
memastikan perlindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di Malang ini tidak

47