Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 47
Judul 5 Calon PMI Kabur, Kemnaker Selidiki Dugaan Pelanggaran BLKLN
Malang
Nama Media detik.com
Newstrend Kasus PMI Asal Malang
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5604353/5-calon-pmi-kabur-kemnaker-
selidiki-dugaan-pelanggaran-blkln-malang
Jurnalis Yudistira Imandiar
Tanggal 2021-06-13 21:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Binwasnaker & K3 meminta Pengawas Ketenagakerjaan untuk terus
mendalami permasalahan tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja
luar negeri di BLKLN PT. CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak
neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan
sebagai sebuah P3MI, persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
negative - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK) Tentu saja apabila terjadi
penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
positive - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta dan PKK) Untuk mengantisipasi agar kejadian
seperti ini tidak terulang dan meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI
yang berada di asrama BLKLN, penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian
kelayakan K3nya, sehingga seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan
kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi
perlindungan CPMI
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menyelidiki proses perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Central Karya Semesta Malang, Jawa Timur.
Jika menyalahi peraturan, BLKLN tersebut akan dikenakan sanksi berat. Tim gabungan dari
Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta &
PKK, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas
46
