Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

TEMUKAN 101 CPMI, KEMNAKER DALAMI REKRUTMEN BLKLN CKS

Temukan 101 CPMI, Kemnaker Dalami Rekrutmen BLKLN CKS Aris Kurniawan Minggu, 13 Juni
2021 - 21:00 WIB

Kemnaker akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centeral Karya Semesta
Malang terkait perekrutan CPMI. Hal ini sesuai dengan instruksi Menaker JAKARTA - Kementerian
Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri Centeral Karya
Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal ini sesuai dengan
instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Pendalaman akan dilakukan setelah Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen
Binwasnaker dan K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta dan PKK, Pengawas Ketenagakerjaan
dan UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur
menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.

101 CPMI itu akan dipekerjakan ke Singapura sebanyak 56 orang dan ke Hongkong sebanyak
40 orang. Mereka berada di BLKLN cukup beragam lamanya. Di BLKLN, mereka mengikuti
pelatihan bahasa sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

"Binwasnaker dan K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT.
CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang, Minggu (13/6/2021).

Menurut Dirjen Haiyani, apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan
terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya,
maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin.

Hal penting lainnya yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan
dalam perekrutan CPMI oleh PT. CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia
(P3MI).

"Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI,
persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ucap Haiyani.

Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan bahwa PT. CKS memilki
izin sebagai BLKLN dari Pemerintah Daerah dan juga PT. CKS memilki izin sebagai lembaga
penempatan PMI dari Menteri Ketenagakerjaan.

"Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dirjen Suhartono.
Pihaknya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani
Rumondang untuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Ia menyatakan terima kasihnya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker,
Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini.

Ia juga mengatakan Kemnaker melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan PKK
serta Ditjen Binalatvokasi akan melakukan evaluasi terhadap seluruh BLKLN atau LPK dan juga
P3MI untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di Malang

41