Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

TEMUKAN 101 CPMI, KEMNAKER AKAN DALAMI REKRUTMEN BLKLN CKS

- Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Centeral Karya Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal
ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Pendalaman akan dilakukan setelah Tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen.
Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan
dan UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur
menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.

101 CPMI itu akan dipekerjakan ke Singapura sebanyak 56 orang dan ke Hongkong sebanyak
40 orang. Mereka berada di BLKLN cukup beragam lamanya. Di BLKLN, mereka mengikuti
pelatihan bahasa sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

"Binwasnaker & K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT.
CKS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker
dan K3, Haiyani Rumondang, Minggu (13/6/2021).

Menurut Dirjen Haiyani, apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan
terhadap regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya,
maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin. Hal
penting lainnya yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan dalam
perekrutan CPMI oleh PT. CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI).

(c)2021 "Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah
P3MI, persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," tambah Haiyani.

Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan bahwa PT. CKS memiliki
izin sebagai BLKLN dari Pemerintah Daerah dan juga PT. CKS memiliki izin sebagai lembaga
penempatan PMI dari Menteri Ketenagakerjaan.

"Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dirjen Suhartono.

Pihaknya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani
Rumondang untuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Ia menyatakan terima kasihnya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker,
Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini.

Ia juga mengatakan Kemnaker melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan PKK
serta Ditjen Binalatvokasi akan melakukan evaluasi terhadap seluruh BLKLN atau LPK dan juga
P3MI untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di Malang
ini tidak terjadi lagi "Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan
meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN,
penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya, sehingga
seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi
tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI,"
terangnya. [hhw].

36