Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 35
Di antaranya pentingnya pemulihan dampak COVID-19 yang berpusat pada rakyat, ketersediaan
dan pemerataan akses vaksin COVID-19 bagi pekerja, serta UU no. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
"Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang
bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing maupun
domestik," kata Menaker dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).
Lebih lanjut, Menaker juga menekankan pentingnya investasi di bidang-bidang utama kerja layak
dan berkelanjutan, dialog sosial yang inovatif, serta penguatan multilateralisme untuk hadapi
tantangan pekerjaan di masa depan.
Senada dengan pernyataan Menaker, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI), Yorrys Raweyai menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan Pengusaha Indonesia
yang memberikan vaksin COVID-19 kepada para pekerja secara gratis. KSPSI berharap
suksesnya penyelenggaraan vaksinasi dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Ketum KSPSI juga menggarisbawahi bahwa Indonesia telah mengesahkan Omnibus Law Cipta
Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan usaha dan memperluas
lapangan kerja.
KSPSI menegaskan bahwa Kelompok Pekerja akan terus mengawal agar efektivitas implementasi
UU ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Sementara itu, Aloysius Budi Santoso selaku Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial
APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan mewakili Kelompok Pengusaha Indonesia
mengapresiasi kolaborasi Pemerintah dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) untuk memastikan
akses vaksin COVID-19 bagi para pekerja melalui Program Vaksinasi Gotong Royong.
Lebih lanjut, APINDO menggarisbawahi bahwa penyusunan UU No.11/2021 telah melewati
proses konsultasi yang komprehensif dan inklusif antara DPR, Pemerintah, Pekerja, dan
Pengusaha.
"APINDO berpandangan bahwa Omnibus Law mendorong lebih lanjut pemberdayaan UMKM
dan akan menarik lebih banyak investasi asing dan domestik yang tentunya akan menciptakan
lebih banyak pekerjaan formal dan berkualitas," ujarnya.
Kesamaan pandangan dari ketiga konstituen tripartit Indonesia pada Sesi Pleno ILC
menunjukkan pentingnya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan optimisme bahwa UU ini dapat
memulihkan Indonesia dari krisis akibat pandemi COVID-19.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan implementasi UU Cipta Kerja secara
konsisten melalui dialog sosial yang inklusif untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan
berusaha di Indonesia, mendorong pembangunan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja
dan membuka peluang bagi jutaan masyarakat Indonesia.
ILC sendiri seringkali disebut sebagai Parlemen Perburuhan internasional karena menyatukan
perwakilan Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha dari 187 negara anggota ILO setiap tahunnya.
Mempertimbangkan kondisi pandemi, ILC ke-109 yang sedianya diselenggarakan pada tahun
2020 ditunda menjadi 7-19 Juni 2021 dan berlangsung secara virtual untuk pertama kalinya.
34
