Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 62
Menurut Haiyani, apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan terhadap
regulasi pelatihan kerja, baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya, maka dapat
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin. Hal penting lainnya
yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan dalam perekrutan
CPMI oleh PT. CKS, sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI).
"Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI,
persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," tambah Haiyani.
Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan, PT. CKS memilki izin
sebagai BLKLN dari pemerintah daerah dan memilki izin sebagai lembaga penempatan PMI dari
Menaker. "Tentu saja apabila terjadi penyimpangan, dapat dikenakan sanksi administrasi sampai
sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Suhartono.
Ia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker & K3 untuk menindaklanjuti
permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan.
Ia menyatakan terima kasihnya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker,
Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim, yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini.
Ia juga mengatakan, Kemnaker melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan
PKK serta Ditjen Binalatvokasi akan melakukan evaluasi terhadap seluruh BLKLN atau LPK dan
juga P3MI untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di
Malang ini tidak terjadi lagi
"Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan meningkatkan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN, maka penting dipastikan
semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya, sehingga seluruh BLKLN dan
P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan pemerintah
untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI," terangnya.
61
