Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

Menurut Haiyani jika dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan terhadap regulasi
pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya, maka dapat
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin. Hal penting lainnya
yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan dalam perekrutan
CPMI oleh PT. CKS sebagai lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI).

"Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah P3MI,
persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," tambah Haiyani.

Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono mengatakan bahwa PT. CKS
memilki izin sebagai BLKLN dari Pemerintah Daerah dan juga PT. CKS memilki izin sebagai
lembaga penempatan PMI dari Menteri Ketenagakerjaan.

"Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dirjen Suhartono.
Pihaknya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani
Rumondang untuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen
Binwasnaker, Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT. P2TK Disnaker Provinsi Jatim yang telah
bersama-sama menangani permasalahan ini. Kemnaker, tambah Suhartono, melalui Ditjen
Binwasnaker dan K3 dan Ditjen Binapenta dan PKK serta Ditjen Binalatvokasi akan melakukan
evaluasi terhadap seluruh BLKLN atau LPK dan juga P3MI.

Hal ini untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga peristiwa seperti yang di Malang
ini tidak terjadi lagi "Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan
meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Calon PMI yang berada di asrama BLKLN,
penting dipastikan semua BLKLN dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya," tegasnya. Dia
berharap seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.

"Ini menjadi tantangan pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi perlindungan
CPMI," terang Suhartono. (jpnn)

66