Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 45

"Apabila dibandingkan persetujuan Visa Tahun 2020 dengan Tahun 2019 terdapat penurunan
              yang  signifikan  pada  periode  yang  sama.  Untuk  VISA  tinggal  terbatas  bagi  TKA  terjadi
              penurunan 63,5 persen atau 25.459 WNA, untuk VISA kunjungan bagi TKA terjadi penurunan
              sebesar 54.9 persen atau 15.847 WNA," jelas Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi 111
              DPR di Jakarta, kemarin.

              Seperti  diketahui,  dalam  rangka  mencegah  penyebaran  Covid-19,  Kemenkumham
              mengeluarkan Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas
              Visa  Kunjungan,  Visa,  Dan  Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa  Bagi  Warga  Negara
              Republik  Rakyat  Tiongkok.  Selain  itu,  Permenkumham  RI  Nomor  7  Tahun  2020  tentang
              Pemberian  Visa  Dan  Izin  Tinggal  Dalam  Upaya  Pencegahan  Masuknya  Virus  Corona.  Dan
              Permenkumham  RI  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Sementara  Bebas  Visa
              Kunjungan  Dan  Visa  Kunjungan  Saat  Kedatangan  Serta  Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan
              Terpaksa, Permenkumham  RI  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Pelarangan  Sementara  Orang
              Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

              Yasonna  menyampaikan,  sebagai  respons  atas  tatanan  normal  baru,  pihaknya  membuka
              kembali layanan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
              IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam
              Masa  Tatanan  Normal  Baru  yang  memuat  protokol  kesehatan  dalam  pelaksanaan  layanan
              keimigrasian.

              "Hal yang dilakukan adalah membuka kuota antrean pada Aplikasi Pendaftaran Paspor Online
              (APAPO), dengan pembatasan jumlah kuota antrean maksimal 50 persen dari kuota normal dan
              penyiapan video conference di rumah detensi," ujarnya.

              Pada  kesempatan  ini,  Yasonna  melaporkan  kinerja  Kemenkumham  dalam  refocusing  dan
              realokasi  anggaran  terkait  penanganan  Covid-19.  Pihaknya  mengalokasikan  anggaran  untuk
              deteksi  penanganan  Covid-19  Rp  26.546.512.000,  pencegahan  penanganan  sebesar  Rp
              19.676.005.000, penanganan dan pemulihan Rp 30.762.950.000.

              "Sehingga total refocusing dan realokasi anggaran sebesar Rp 77.001.467.000," pungkas-nya.
              dir

































                                                           44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50