Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 158

"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
              kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," kata Menteri Ketenagakerjaan
              (Menaker)  Ida  Fauziyah  saat  menyampaikan  sambutan  pada  Kick-Off  the  Tripartite  Meeting
              "Pembahasan Peraturan Pelaksana Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja" di
              Jakarta, Selasa (20/10/2020).

              Acara  ini  dihadiri  Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  Sukamdani;
              Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai; perwakilan K-Sarbumusi, FSP BUN, KSPI, dan F-Kahutindo;
              Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi; Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; perwakilan
              Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  serta
              stakeholder lainnya.

              Empat RPP yang dimaksud Ida adalah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja
              Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan
              Pekerjaan.

              Untuk  penyusunan  RPP,  Ida  menyatakan  bahwa  pihaknya  sudah  mematangkan  konsep  di
              internal Kemnaker dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

              "Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
              Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah," ucap
              Ida.

              Menurutnya,  dalam  penyusunan  RPP  ini,  pihaknya  memastikan  keterlibatan  stakeholder
              ketenagakerjaan,  yakni  dari  Serikat  Pekerja/Buruh  dan  pengusaha.  "Minggu  ini  sudah  start.
              Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," ucapnya.

              Lebih lanjut dia menyatakan, Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap
              mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini mengubah banyak
              hal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan kepada warga harus berkarakter 4 Lebih
              yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih berintegritas.

              "Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan
              ketenagakerjaan," ujarnya.

              kbc 10.






























                                                           157
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163