Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 302
menggampangkan dan mengabaikan penanganan Covid-19 menunjukkan sikap yang tidak
antisipatif dan sigap.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, semrawutnya program Kartu Prakerja, perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) juga menunjukkan kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf yang
bermasalah. Belum lagi, kata dia, soal pengangguran.
SETAHUN JOKOWI-MA'RUF, PERSOALAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN
MASIH JADI CATATAN
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan satu tahun pemerintahan
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak bisa dilepaskan dari persoalan
kesehatan dan ketenagakerjaan yang masih menjadi catatan.
Walaupun seluruh dunia tak siap menghadapi pandemi Covid-19 , namun respon awal tiap
pemerintah sangat berbeda dan memiliki dampak tersendiri.
Mufida mengatakan sikap pemerintah yang cenderung menggampangkan dan mengabaikan
penanganan Covid-19 menunjukkan sikap yang tidak antisipatif dan sigap.
"Terbukti hingga kini gelombang pertama Covid-19 di Indonesia entah kapan berakhir.
Sementara di negara-negara yang sigap responsnya kini semuanya sudah melandai. Sementara
negara-negara yang tercatat tertinggi kasus dan angka kematian seperti Brazil dan Amerika
Serikat juga pemerintahannya menyepelekan pandemi ini," ujar Mufida, kepada wartawan, Rabu
(21/10/2020).
Berdasarkan data Worldometers per 20 Oktober 2020, Indonesia menduduki peringkat 19 dunia;
5 di Asia; dan pertama di Asia Tenggara angka konfirmasi positif Covid-19 .
Tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga nomor 16 di dunia; nomor 3 di Asia; dan
nomor satu di Asia Tenggara.
Kemudian untuk total tes Covid-19 nomor 25 dunia (4,092,595) dan nomor 6 di Asia, yang lebih
menyedihkan, untuk tes per 1 juta penduduk, Indonesia peringkat 158 dari seluruh negara di
dunia.
Mufida mengatakan Pemerintah RI sejatinya sudah dilengkapi petunjuk lengkap dalam UU
Kekarantinaan Kesehatan jika terjadi wabah global.
Namun, menurutnya pemerintah hanya mengambil hal-hal yang parsial dalam UU Kekarantinaan
Kesehatan demi kepentingan tertentu.
"Saat awal pemerintah enggan melakukan karantina wilayah seperti yang diamanatkan dalam
UU Kekarantinaan Kesehatan. Tetapi saat mengancam pendemo UU Cipta Kerja, aparat
mengancam dengan UU Kekarantinaan Kesehatan," terangnya.
Selain persoalan kesehatan , Mufida juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan dengan
disahkannya UU Cipta Kerja.
Sudah banyak pihak dan pakar yang menyebutkan UU Cipta Kerja cacat secara prosedur dan
materi tetapi pemerintah tetap ngotot menyelesaikan UU tersebut di tengah pandemi Covid-19
.
"Pembahasannya yang tidak transparan sejak awal, saat diputuskan dan persoalan yang masih
mengikuti terkait draf mana yang resmi usai diputuskan jelas mengindikasikan UU Cipta Kerja ini
301
