Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

KEMENAKER: JANGAN SAMPAI UPAH TURUN

Pemerintah sedang mencari jalan tengah penetapan upah minimum 2021 yang tidak
memberatkan pengusaha dan pekerja. Meski tidak bisa menjanjikan kenaikan, pemerintah akan
mengupayakan agar upah tidak turun. Di sisi lain, perusahaan yang terdam-pak pandemi diminta
membuktikan dirinya merugi.

Direktur Pengupahan Ke-menterian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, agar
tidak memberatkan pengusaha dan pekerja, pemerintah kemungkinan besar tak akan
menggunakan variabel perhitungan upah minimum pada umumnya, seperti komponen
kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Kalau mengikuti pertumbuhan
ekonomi dan inflasi, upahnya bisa turun semua. Saya yakin, hak pekerja akan dibela, jangan
sampai upah turun," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai Pengupahan,
variabel yang diperhitungkan ialah pertumbuhan ekonomi periode triwulan III-IV 2019 dan
triwulan I-II 2020, serta inflasi dari September 2019 sampai September 2020.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I dan II 2020 menurun drastis akibat pandemi, ma-sing-
masing sebesar 2,97 persen dan minus 5,32 persen. Sementara, sejak Juli 2020, tingkat inflasi
terus menurun.
Pemerintah juga kemungkinan besar tidak akan mengacu pada KHL 2020 yang baru saja
ditetapkan lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang KHL. Hasil
revisi terhadap Per-menaker Nomor 21 Tahun 2016 itu menambah jumlah komponen KHL dari
60 jenis menjadi 64 jenis.

Menurut Dinar, penentuan upah minimum 2021 seharusnya mengikuti standar terbaru itu,
berhubung komponen KHL harus diperbarui tiap lima tahun sekali sesuai perkembangan
kebutuhan hidup pekerja. Namun, dari hasil simulasi, jika standar itu diberlakukan saat ini, akan
ada 13 provinsi yang harus menurunkan upah dan 21 provinsi yang harus menaikkan upah.
"Dalam kondisi seperti ini, itu akan sama-sama memberatkan dunia usaha dan pekerja. Jadi, kita
coba cari win-win solution saja. Ini masih dicari jalan tengahnya, mungkin 2-3 hari lagi,"
tuturnya.

Dinar mengatakan, jalan tengah yang mungkin diambil ialah memberi kesempatan kepada
pengusaha yang tidak ter-dampak Covid-19 untuk menaikkan upah lewat kesepakatan di internal
perusahaan ma-sing-masing. Sementara pengusaha yang terdampak pandemi tetap mengacu
pada keputusan pemerintah. Kemungkinan besarannya sama dengan upah minimum 2020.

Hal itu serupa dengan usulan dari unsur pengusaha di Dewan Pengupahan Nasional.
"Perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 tidak boleh memberikan lebih kecil dari upah lama.
Silakan saja disepakati mau naiknya berapa. Kalau memang tidak mampu, ikuti saja aturan dari
pemerintah," tutur Dinar.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, KSPI memahami
jika ada perusahaan yang tidak mampu meningkatkan upah karena terimbas pandemi. Oleh
karena itu, KSPI sepakat, khusus perusahaan yang memang tidak mampu, tidak perlu menaikkan
upah. Misalnya, di sektor perhotelan, agen perjalanan, restoran, maskapai penerbangan, dan
UM-KM. "Namun, perusahaan yang tidak mampu itu harus membuktikan kondisinya dengan
melampirkan laporan keuangan," katanya.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha, Adi Mahfudz, mengatakan, sisi
kemampuan perusahaan perlu menjadi perhatian khusus karena banyak usaha yang saat ini
sudah merugi terdampak Covid-19. Sejauh pekerja dan pemberi kerja setuju, sesuai kondisi
internal setiap perusahaan, besaran upah minimum bisa disesuaikan. Perusahaan juga dapat
34