Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 38
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," kata Menaker pada acara Kick-
OJf the Tripartite Meeting "Pembahasan Peraturan Pelaksana Susbtansi Ketenagakerjaan UU
Cipta Kerja" di Jakarta, Rabu (21/10).
Menaker menyebut empat RPP yaitu Pengupahan, Tenaga Kerja Asing, Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Pihaknya sudah mematangkan konsep di internal Kemnaker dan sudah berkoordinasi dengan
kementerian atau lembaga terkait "Sosialisasi kepada pemerintah daerah melalui dinas-dinas
ketenagakerjaan juga sudah dan akan terus kami lakukan. Ini penting karena dinas adalah ujung
tombak informasi dan layanan warga di daerah," jelasnya.
Libatkan Stakeholder
Menaker memastikan dalam penyusunan RPP ini, pihaknya melibatkan stakeholder
ketenagakerjaan, yakni dari Serikat Pekerja atau Buruh dan pengusaha. Ia berharap paling cepat
pekan ini diskusi sudah dimulai sehingga bisa selesai lebih cepat.
Ia menambahkan Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap
mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini mengubah banyak
hal dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dari sisi pelayanan kepada warga harus
berkarakter 4 Lebih yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih berintegritas.
"Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan
ketenagakerjaan," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi
Sukamdani, mengatakan metode omnibiis law telah diterapkan di banyak negara secara parsial.
Di Indonesia sendiri, metode yang diterapkan dalam menyusun UU Cipta Kerja ditujukan untuk
mencip-takan lapangan kerja.
Ia menilai selama ini penciptaan lapangan kerja formal menurun meskipun investasi mengalami
kenaikan. UU Cipta Kerja lahir salah satunya untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Ini adalah salah satu langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita
apresiasi " katanya.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Yorrys Raweyai,
mengapresiasi langkah pemerintah untuk membahas aturan turunan UU Cipta Kerja dengan
melibatkan stakeholder.
Ia berharap dengan proses dinamika yang ada di bangsa ini, semua pihak harus menyamakan
persepsi, idealisme, dan komitmen untuk kepentingan bersama. ruf/N-3
37
