Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

• Ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU 13/2003.
• TKA hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta
memiliki kompetensi sesuai jabatan yang akan duduki.
• Setiap pemberi kerja untuk TKA, wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA)
• TKA dilarang menduduki jabatan tertentu. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang
mempekerjakan TKA.
• Pemberi kerja TKA wajib menunjuk TK WNI mendampingi TKA, untuk alih teknologi dan
alih keahlian

3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
• PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang akan selesai dalam waktu
tertentu, dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
• Apabila PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja
sesuai masa kerja.
• Syarat PKWT tetap mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan
penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja

4. Waktu Kerja
• Waktu kerja tetap mengikuti ketentuan UU 13/2003 yaitu: 7 jam sehari & 40 jam satu
minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu 8 jam sehari & 40 jam satu minggu untuk
5 hari kerja dalam satu minggu
• Memberikan pengecualian untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang sifat/
kondisinya perlu waktu kerja khusus (ekonomi digital, pertambangan dll)
• Waktu kerja lembur tidak boleh melebihi 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu,
pengusaha wajib membayar upah kerja lembur.
Tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya. Perlindungan pekerja, upah dan kesejahteraan
menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari
perusahaan alih daya, maka masa kerja tetap dihitung dan pengalihan perlindungan hak-hak
pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja Perusahaan alih daya berbentuk badan
hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat

• Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja/buruh.
• Pengaturan waktu istirahat dan cuti sesuai ketentuan UU 13/2003 Ketenagakerjaan
• Kesempatan untuk melaksanakan ibadah, istirahat masa haid, melahirkan dan menyusui,
tetap sesuai ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
• Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja, dan
mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah
• Upah Minimum Provinsi (UMP) WAJIB ditetapkan oleh Gubernur
• Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) TETAP ADA
• Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi, dilarang mengurangi atau
menurunkan upah
• Pemerintah ingin memastikan bahwa pesangon menjadi hak dan diterima oleh
pekerja/buruh
• Kompensasi PHK menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung Pemberi Kerja
dan 6 kali melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh
Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan
• JKP adalah skema baru terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, yang tidak mengurangi
manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua
(JHT), dan Jaminan Pensiun (JP)
• JKP tidak menambah beban bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Manfaat Program
JKP berupa cash benefit (uang tunai), pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja.

41