Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 45
Untuk diketahui, Indonesia saat ini mengalami defisit serapan tenaga kerja sekitar
600.000/tahun.
Pertumbuhan angkatan kerja mencapai rerata 2,6 juta/tahun, tetapi pembukaan lapangan kerja
hanya sekira 2 juta/tahun.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami
tren penurunan moderat dalam 5 tahun terakhir.
Pengangguran di Indonesia turun sebanyak 3% dari sekitar 7 juta pada Februari 2016 menjadi
6,88 juta pada Februari 2020.
Dalam kaitan itu, Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa
Tuhatu menjelaskan program Kartu Prakerja semestinya ditujukan agar masalah defisit serapan
kerja tersebut bisa teratasi.
Namun, implementasinya tidak hanya dilakukan secara daring (online), tetapi juga luring
(offline).
Louisa menyebut saat ini masih ada dua hal yang menjadi pertimbangan Manajemen Pelaksana
Program Kartu Prakerja terkait dengan rencana pelaksanaan program pelatihan secara luring.
Pertama, pelatihan secara luring masih harus mendapatkan persetujuan dari Satgas Covid-19.
Kedua, biaya pelatihan luring lebih besar dibandingkan dengan daring.
“Ada masalah biaya. Terutama, karena ada biaya prasarana, honor tutor, dan lain-lain. Untuk
itu, kami masih menunggu arahan dari KCK mengenai pelatihan luring ini,” ujar Louisa kepada
Bisnis, Rabu (21/10).
Bagaimanapun, Louisa enggan mengungkapkan besaran biaya yang diperlukan untuk
menggeser pelatihan dalam program Kartu Prakerja dari platform daring ke ranah luring.
Namun, dia menyebut pembahasan terkait dengan rencana tersebut sudah dilakukan antara
Manajemen Pelaksana program Kartu Prakerja dan KCK.
Sebagai informasi, pemerintah telah menambah anggaran program Kartu Prakerja dari Rp10
triliun menjadi Rp20 triliun.
Sampai dengan gelombang 10 pada 14 Oktober 2020, sebanyak 4,55 juta peserta telah
menerima gelontoran dana insentif dengan total Rp3,97 triliun.
Dari gelombang 1—7, Manajemen Pelaksana program Kartu Prakerja telah mencabut
kepesertaan 310.212 orang dengan estimasi dana sejumlah Rp1,1 triliun dikembalikan ke APBN.
DIBENAHI
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
Timboel Siregar mengatakan skema pelatihan dalam program Kartu Prakerja memang sudah
saatnya dibenahi.
Dengan digeser menjadi program luring, lanjutnya, Kartu Prakerja diharapkan bisa lebih efektif
berkontribusi terhadap pencetakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar ini jgua bisa menjadi kesempatan bagi
pemerintah untuk memberikan pelatihan secara luring dengan tetap mengikuti protokol
kesehatan,” ujarnya.
44
