Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 236
Ia menjelaskan, perusahaan dinyatakan melakukan pelanggaran THR apabila hingga H-7 lebaran
tak memberikan hak THR kepada karyawannya. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada pekerja
pabrik maupun kantoran untuk segera melaporkan apabila menemui atau mengalami hal serupa.
"Ini (THR) menjadi perhatian Tim Posko THR Jatim. Kalau sampai H-7 tak dapat THR, itu sudah
melanggar," kata Shalihin, Sabtu (25/4/2021) malam.
Shalihin menuturkan, posko tersebut dibuka sampai H-5 Idul Fitri mendatang. Pada hari H
tersebut, ia akan menyampaikan sejumlah temuannya kepada publik maupun pihak terkait "Pada
hari itu, kami akan sampaikan temuan-temuan kami," tuturnya.
Pada 2020 lalu, di saat mengalami kejadian serupa, yakni Pandemi Covid-19, ada ribuan laporan
yang masuk ke Posko THR 2020. Tercatat, ada 3.140 orang pekerja atau buruh yang melakukan
pelaporan. Para pelapor didominasi pekerja di perusahaan yang bergerak di sektor UMKM,
pariwisata, dan perhotelan.
"Pelanggaran (pembayaran THR) ini terus berulang, salah satu penyebabnya karena lemahnya
ketegasan dan pengawasan. Regulasi sudah ada tinggal keseriusan pemerintah," ujar dia.
Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor M/6/HK.04/IV/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 bagi Pekerja atau Buruh
di Perusahaan. Dalam SE itu, tertuang mekanisme atau regulasi perihal pembayaran THR.
Namun, kali ini pengusaha tak dapat melakukan pembayaran dengan cara dicicil.
235
