Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

WAJIB BERIKAN THR H-7 LEBARAN

Tunjangan Hari Raya atau THR menjadi momen yang dinantikan para karyawan atau pekerja.
Pemberian THR itu sekaligus menjadi kewajiban bagi semua perusahaan, tak terkecuali
perusahaan di Jember.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember Bambang Edy Santoso melalui Kabid Hubungan
Industrial, Syarat Kerja, dan Jaminan Sosial Pekerja Disnaker Jember, Lily Rismawati
menjelaskan, pemberian THR itu menjadi kewajiban setiap perusahaan.

Menurut dia, hal itu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Surat Edaran (SE)
Ketenagakerjaan tertanggal 16 April 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang pemberian THR.

"Aturannya tetap, jadi THR wajib diberikan perusahaan terhadap pekerjanya," jelasnya.
Meskipun di tengah kondisi masih pandemi, lanjut dia, hal itu tidak mengurangi kewajiban
perusahaan memberikan THR. Misalnya, ada perusahaan yang mengalami penurunan
pendapatan, maka hal itu perlu dimusyawarahkan. "Kita kedepankan dialog, antara perusahaan
dengan karyawan untuk mencari solusinya. Tapi tetap dilakukan sesuai aturan yang ada,"
imbuhnya.

Ia menjelaskan, pemberian THR itu diberikan ke karyawan, baik yang statusnya tetap ataupun
kontrak. Sehingga perusahaan tetap bisa menjalankan kewajibannya, sementara karyawan tetap
menerima haknya.

Sementara terkait masa pemberian THR itu, kata Lily, paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum
lebaran. "THR diberikan H-7 lebaran. Lebih cepat dari itu, H-8 atau H-10 lebaran justru lebih baik
Kita sangat mengapreasiasi," terangnya.
Ia juga menegaskan, jika sampai batas waktu perusahaan belum memberikan THR, maka
perusahaan bersangkutan akan diberikan sanksi berupa denda 5 persen dari tunjangan
karyawannya. "Akan diberikan sanksi administrasi dan sanksi denda 5 persen dari upah THR
keagamaan, tanpa menghilangkan kewajiban perusahaan membayarkan THR," jelasnya.

Pihaknya sendiri selama ini telah menginstruksikan ke semua perusahaan di Jember terkait
rencana kewajiban perusahaan agar memberikan THR tersebut. "Kita juga membuka posko
aduan untuk menjembatani hak pekerja yang telat mendapatkan THR atau tidak terbayarkan,"
pungkasnya. (mau)

253