Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 253
Judul Wajib Berikan THR H-7 Lebaran
Nama Media Radar Jember
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg40
Jurnalis mau
Tanggal 2021-04-25 09:03:00
Ukuran 233x288mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 73.395.000
News Value Rp 220.185.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Lily Rismawati (Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Jaminan Sosial Pekerja
Disnaker Jember) Aturannya tetap, jadi THR wajib diberikan perusahaan terhadap pekerjanya
positive - Lily Rismawati (Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Jaminan Sosial Pekerja
Disnaker Jember) Kita kedepankan dialog, antara perusahaan dengan karyawan untuk mencari
solusinya. Tapi tetap dilakukan sesuai aturan yang ada
neutral - Lily Rismawati (Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Jaminan Sosial Pekerja
Disnaker Jember) THR diberikan H-7 lebaran. Lebih cepat dari itu, H-8 atau H-10 lebaran justru
lebih baik Kita sangat mengapreasiasi
neutral - Lily Rismawati (Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Jaminan Sosial Pekerja
Disnaker Jember) Akan diberikan sanksi administrasi dan sanksi denda 5 persen dari upah THR
keagamaan, tanpa menghilangkan kewajiban perusahaan membayarkan THR
neutral - Lily Rismawati (Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Jaminan Sosial Pekerja
Disnaker Jember) Kita juga membuka posko aduan untuk menjembatani hak pekerja yang telat
mendapatkan THR atau tidak terbayarkan
Ringkasan
Tunjangan Hari Raya atau THR menjadi momen yang dinantikan para karyawan atau pekerja.
Pemberian THR itu sekaligus menjadi kewajiban bagi semua perusahaan, tak terkecuali
perusahaan di Jember. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember B ambang Edy Santoso
melalui Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Jaminan Sosial Pekerja Disnaker Jember,
Lily Rismawati menjelaskan, pemberian THR itu menjadi kewajiban setiap perusahaan. Menurut
dia, hal itu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Surat Edaran (SE) Ketenagakerjaan
tertanggal 16 April 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pemberian
THR.
252
