Page 412 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 412
Judul Catat! Ini Hukuman bagi Pengusaha yang Ogah Bayar THR
Nama Media fokusjabar.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://fokusjabar.id/2021/04/23/hukuman-pengusaha-ogah-bayar-thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-23 18:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Mendapatkan Tunjangan hari raya ( THR) merupakan hak bagi pekerja yang wajib dipenuhi
perusahaan. Jika Perusahaan enggan memberikan THR maka akan dikenakan denda sanksi
hingga administratif. Denda tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
CATAT! INI HUKUMAN BAGI PENGUSAHA YANG OGAH BAYAR THR
BANDUNG,: Mendapatkan Tunjangan hari raya ( THR) merupakan hak bagi pekerja yang wajib
dipenuhi perusahaan. Jika Perusahaan enggan memberikan THR maka akan dikenakan denda
sanksi hingga administratif.
Denda tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
THR wajib dibayar paling lambat H-7 atau 7 hari sebelum Idul Fitri. Namun di tengah pandemi,
perusahaan yang tidak mampu membayar tepat waktu dibolehkan membayar maksimal H-1 asal
memenuhi syarat.
"Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban
Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," demikian bunyi ayat
2, seperti dilansir Detik.
Denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Sementara sanksi administratif disinggung di Pasal 11, yang mana disebutkan bahwa pengusaha
yang tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan. Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap.
Pertama, teguran tertulis yang merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan
oleh pengusaha.
411
