Page 407 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 407
Yaitu Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel Yoeyoen Indharto,
Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel Mesdi dan Ketua DPD
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel.
Diwakili Yoeyoen, Aliansi PBB tegas mengingatkan agar seluruh perusahaan di Kalsel
membayarkan THR jelang Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 sesuai dengan aturan yang berlaku
dan sesuai hak para pekerja tanpa adanya penundaan dan cicilan.
Yoeyoen mengatakan, pihaknya tak menutup mata bahwa ada sebagian perusahaan di Kalsel
yang mengalami dampak pandemi Covid-19 sehingga kemampuan keuangannya tidak memadai
untuk membayarkan THR.
Namun menurutnya, seperti yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, perusahaan
dengan kondisi demikian harus melaporkan kondisi riil keuangan perusahaannya kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel.
"Laporan juga disertai bukti audit dari akuntan publik yang menunjukkan perusahaan memang
memgalami kerugian setidaknya dua tahun berturut-turut. Kalau kondisinya benar begitu dan
dilaporkan ke Disnakertrans, tentu kami paham," kata Yoeyoen.
Ia meminta instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk dengan tegas
menindak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya termasuk membayarkan hak THR
pekerja dan buruh sesuai aturan berlaku.
Yoeyoen meyakini, jika hak THR dibayarkan kepada para buruh dan pekerja di Kalsel, maka akan
turut bermanfaat terhadap pergerakan positif roda perekonomian di Banua.
Selain terkait THR, Aliansi PBB dalam konferensi pers ini juga meminta kepada Pj Gubernur Kalsel
dan Pj Wali Kota Banjarmasin serta Bupati yang daerahnya melaksanakan pemungutan suara
ulang (PSU) untuk meliburkan para pekerja dan buruh saat hari H pelaksanaan PSU.
Pasalnya, selain atas dasar hak konstitusinya sebagai pemilih, dengan diliburkan maka kalangan
buruh kata Yoeyoen juga dapat berkontribusi maksimal terhadap suksesnya PSU khususnya dari
aspek partisipasi pemilih.
"Apakah yang diliburkan hanya untuk perusahaan yang berlokasi di kawasan yang
menyelenggarakan PSU, itu bisa saja di atur. Kami harap ini dipertimbangkan oleh pemangku
kebijakan," beber Yoeyoen.
(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody).
406
