Page 455 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

SOAL PEMBAYARAN THR, DISNAKER SULTENG: KEPALA DAERAH HARUS BERIKAN
KEPASTIAN HUKUM PADA BURUH
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam TRIBUNPALU.COM, PALU - Mengantisipasi
timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah instruksikan sejumlah hal
kepada bupati dan wali kota.

Selain itu Disnaker Sulteng meminta kepada Kepala daerah tersebut memberikan kepastian
hukum dalam pelaksanaan THR kepada pekerja alias buruh.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan Ketenagakerjaan
(Wasnaker) Joko Pranowo mengatakan, kepala daerah di 13 Kabupaten/kota harus menegakkan
hukum sesuai kewenangannya pelanggaran pemberian THR Keagamaan 2021.

"Jadi penegakan hukum tentunya dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pengawas
ketenagakerjaan," ungkap Joko Pranowo Jumat (23/4/2021) siang.

Tak jauh berbeda dengan dilakukan Disnaker Sulteng, masing-masing Kabupaten/kota juga
membentuk Pos Komando pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 (Posko THR)
dengan memperhatikan protokol kesehatan.

"Hal ini memudahkan pekerja melapor dan mengadu, jadi bisa laporkan di daerahnya masing-
masing atau langsung menghubungi Disnaker Sulteng secara online maupun Offline," tuturnya.
Kabid PHI Wasnaker itu berpesan, Bupati/Walikota harus melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan 2021 di perusahaan.

"Nanti data pelaksanaan THR itu ditindaklanjuti yang telah dilakukan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan," pungkas Joko.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan edaran dengan nomor
M/6/HK.04.IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021, bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Kabid PHI Wasnaker itu menyebutkan, pemberian THR paling lambat H-7 sebelum Idulfitri.

"Aturannya itu pemberian THR maksimal H-7 atau kalau sesuai kalender itu sekitar 7 Mei 2021,"
katanya. (*).

454