Page 450 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 450
"Sanksinya bisa penutupan usaha atau pencabutan izin, tapi sebelumnya ada pemberlakuan
sanksi administrasi," ujar Darmawan, Jumat, 23 April 2021.
Darmawan menjelaskan, juknis soal pembayaran THR sudah dikeluarkan Kementerian
Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu ada beberapa perubahan ketentuan dan jadwal pembayaran
THR tahun ini.
Salah satunya, kata Darmawan, perusahaan tidak lagi diberikan keringanan untuk mencicil THR
buruh atau pekerja. Olehnya, perusahaan diminta untuk membayar sekaligus jumlah THR sesuai
yang ditetapkan.
"Jadi THR diberikan paling lambat seminggu atau H-7 sebelum Idul Fitri," tegasnya.
Untuk menjaring keluhan karyawan, Disnaker Sulsel juga sudah membentuk posko pengaduan.
Siapa pun bisa melaporkan perusahaan yang tidak memberikan hak karyawannya.
Namun, untuk perusahaan yang masih terdampak pandemi, Pemprov Sulsel memberi
keringanan. Asalkan, perusahaan bisa memberi bukti valid.
Perusahaan yang terdampak Covid itu diberi waktu hingga -1 H lebaran. Namun harus tetap
dibayarkan.
"Itu harus dibuka secara transparan, mereka harus mempresentasikan dimana letak kekurangan
mereka. Apakah mereka betul-betul terdampak covid atau tidak. Harus melapor ke Disnaker,"
ulasnya.
"Kalau memang mereka tidak mampu kan minimal ada pembicaraan, lantas kalau mereka mau
tunda, kan aturannya H-7, tapi kalau mau tunda sampai minus 1 lebaran bisa," jelasnya lagi.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Makassar, Muammar Muhayang
mengatakan pihaknya sudah menyampaikan ke seluruh pengusaha agar membayar penuh THR
pekerjanya. Apalagi perusahaan yang berada di bawah naungan pihaknya.
Kecuali bagi perusahaan yang masih terganggu kondisinya akibat pandemi. Perlu ada
kesepakatan dengan karyawan.
Ia berharap, kebijakan tersebut bisa meningkatkan daya beli pekerja dan buruh dalam rangka
menggerakkan perekonomian.
449
