Page 447 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 447
Judul Ingat! Pengusaha Nggak Bayar THR Bakal Dapat Hukuman Ini
Nama Media detik.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5543628/ingat-
pengusaha-nggak-bayar-thr-bakal-dapat-hukuman-ini
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-04-23 14:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Perusahaan yang nekat tidak membayar tunjangan hari raya ( THR ) kepada pegawainya bakal
dikenakan denda dan sanksi administratif. Denda itu diatur melalui Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dijelaskan dalam Pasal 10, pengusaha yang terlambat membayar
THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan
yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
INGAT! PENGUSAHA NGGAK BAYAR THR BAKAL DAPAT HUKUMAN INI
Perusahaan yang nekat tidak membayar tunjangan hari raya ( THR ) kepada pegawainya bakal
dikenakan denda dan sanksi administratif. Denda itu diatur melalui Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dijelaskan dalam Pasal 10, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada
pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
THR wajib dibayar paling lambat H-7 atau 7 hari sebelum Idul Fitri. Namun di tengah pandemi
virus Corona (COVID-19), perusahaan yang tidak mampu membayar tepat waktu dibolehkan
membayar maksimal H-1 asal memenuhi syarat.
"Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban
Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," demikian bunyi ayat
2 dikutip detikcom, Jumat (23/4/2021).
Denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Sementara sanksi administratif disinggung di Pasal 11, yang mana disebutkan bahwa pengusaha
yang tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai sanksi administratif.
446

