Page 445 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 445
TATA KELOLA PENEMPATAN PMI HARUS MENGEDEPANKAN ASPEK PELINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 59 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
PP yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet tersebut ditandatangani Presiden
RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 6 April 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 7 April 2021.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, PP ini merupakan salah satu
aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (UU PPMI). Peraturan ini merupakan bagian perjuangan dan bukti kehadiran negara
untuk pelindungan pekerja migran.
"Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yang
lebih menjelaskan substansi UU 18/2017 juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk
memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran kita," ujarnya, dikutip
dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (23/04/2021).
Menaker menyampaikan, tata kelola penempatan PMI harus mengedepankan aspek pelindungan
dan jaminan sosial, mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja antarnegara sangat
dinamis. Pemerintah ingin ke depannya pekerja migran yang bekerja ke luar negeri semakin
banyak berorientasi kepada mereka yang terampil ( ) dan kompeten "Prinsipnya pemerintah
memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia
dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja migran dan penerapan
regulasi yang baik," ujarnya.
Lebih lanjut Ida menjelaskan, peraturan ini terdiri dari tujuh Bab. Bab I memuat tentang
Ketentuan Umum dan Bab II mengatur tentang pelindungan PMI.
"Pelindungan PMI ini adalah isu sentralnya. Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur
mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan,
hingga setelah bekerja," terangnya.
Selanjutnya, pada Bab III diatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan
pelindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif,
efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi.
LTSA ini akan mengoordinasikan dan mengintegrasikan delapan layanan instansi/lembaga dalam
bentuk desk. Kedelapan layanan tersebut terdiri atas desk ketenagakerjaan; desk pengaduan
dan informasi; desk kependudukan dan pencatatan sipil; desk kesehatan; desk keimigrasian;
desk kepolisian; desk perbankan; dan desk jaminan sosial.
Selanjutnya, Bab IV yang mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap
pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
"Bahkan dalam PP ini, pemerintah desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan
tata kelola migrasi ini benar-benar membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen
pemerintahan terkecil di desa," ujar Menaker.
Sementara pada Bab V diatur mengenai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) dan Bab VI tentang pembinaan dan pengawasan.
444
