Page 440 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengenaan sanksi
administratif dilakukan secara bertahap.

Pertama teguran tertulis yang merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan
oleh pengusaha. Kemudian, pembatasan kegiatan usaha meliputi pembatasan kapasitas produksi
barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu, atau penundaan pemberian izin usaha di salah satu
atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.

Berikutnya penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi yaitu berupa tindakan
tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu
tertentu.

Terakhir pembekuan kegiatan usaha itu berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi
barang dan/atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.

Pengenaan sanksi administratif tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.(dtf).

439