Page 439 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 439
Judul Ingat! Pengusaha Nggak Bayar THR Bakal Dapat Hukuman Ini
Nama Media medanbisnisdaily.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/04/23/133902/in
gat_pengusaha_nggak_bayar_thr_bakal_dapat_hukuman_ini/
Jurnalis Hisar Hasibuan
Tanggal 2021-04-23 15:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Perusahaan yang nekat tidak membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pegawainya bakal
dikenakan denda dan sanksi administratif. Denda itu diatur melalui Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dijelaskan dalam Pasal 10, pengusaha yang terlambat membayar
THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan
yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
INGAT! PENGUSAHA NGGAK BAYAR THR BAKAL DAPAT HUKUMAN INI
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Perusahaan yang nekat tidak membayar tunjangan hari raya
(THR) kepada pegawainya bakal dikenakan denda dan sanksi administratif. Denda itu diatur
melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dijelaskan dalam Pasal 10, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada
pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
THR wajib dibayar paling lambat H-7 atau 7 hari sebelum Idul Fitri. Namun di tengah pandemi
virus Corona (COVID-19), perusahaan yang tidak mampu membayar tepat waktu dibolehkan
membayar maksimal H-1 asal memenuhi syarat.
"Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban
Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," demikian bunyi ayat
2 dikutip detikcom, Jumat (23/4/2021).
Denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Sementara sanksi administratif disinggung di Pasal 11, yang mana disebutkan bahwa pengusaha
yang tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai sanksi administratif.
438
