Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Judul Tata kelola penempatan PMI harus mengedepankan aspek pelindungan
dan jaminan sosial
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/tata-kelola-penempatan-pmi-harus-
mengedepankan-aspek-pelindungan-dan-jaminan-sosial
Jurnalis Handoyo
Tanggal 2021-04-23 15:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-
tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yang lebih menjelaskan substansi UU 18/2017
juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan
pelindungan bagi pekerja migran kita

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen
kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya
adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja migran dan penerapan regulasi yang baik

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelindungan PMI ini adalah isu sentralnya.
Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat
bekerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bahkan dalam PP ini, pemerintah desa juga
dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata kelola migrasi ini benar-benar
membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen pemerintahan terkecil di desa

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam menjalankan pembinaan, menteri,
gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi tersebut secara terpadu dan terkoordinasi.
Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengikutsertakan
masyarakat

Ringkasan

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 59 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. PP yang dapat diakses pada
laman JDIH Sekretariat Kabinet tersebut ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada
tanggal 6 April 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H.
Laoly pada tanggal 7 April 2021.

443