Page 449 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 449
Judul Tidak Bayar THR, Izin Perusahaan di Sulsel Bisa Dicabut
Nama Media sulsel.suara.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://sulsel.suara.com/read/2021/04/23/143847/tidak-bayar-thr-izin-
perusahaan-di-sulsel-bisa-dicabut
Jurnalis Muhammad Yunus
Tanggal 2021-04-23 14:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Andi Darmawan Bintang (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel)
Sanksinya bisa penutupan usaha atau pencabutan izin, tapi sebelumnya ada pemberlakuan
sanksi administrasi
negative - Andi Darmawan Bintang (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel) Jadi
THR diberikan paling lambat seminggu atau H-7 sebelum Idul Fitri
positive - Andi Darmawan Bintang (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel) Itu harus
dibuka secara transparan, mereka harus mempresentasikan dimana letak kekurangan mereka.
Apakah mereka betul-betul terdampak covid atau tidak. Harus melapor ke Disnaker
neutral - Andi Darmawan Bintang (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel) Kalau
memang mereka tidak mampu kan minimal ada pembicaraan, lantas kalau mereka mau tunda,
kan aturannya H-7, tapi kalau mau tunda sampai minus 1 lebaran bisa
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan imbauan soal kewajiban perusahaan untuk
membayar Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja. Pembayaran THR wajib dilakukan 7 hari
sebelum lebaran. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang
mengatakan aturan ini wajib hukumnya. Jika tidak, izin perusahaan bisa dicabut.
TIDAK BAYAR THR, IZIN PERUSAHAAN DI SULSEL BISA DICABUT
SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan imbauan soal kewajiban
perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja. Pembayaran THR
wajib dilakukan 7 hari sebelum lebaran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan aturan
ini wajib hukumnya. Jika tidak, izin perusahaan bisa dicabut.
448
