Page 462 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 462
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menempuh kebijakan itu. Alasannya kemampuan
finansial perusahaan tidak sama. Selain itu ketika perusahaan tidak menerapkan PHK dan tetap
eksis di tengah pandemi alias pageblug adalah sesuatu yang luar biasa.
Yang penting ada kesepakatan dengan pekerja terkait kelonggaran pembayaran THR itu.
"Ya, akhrinya disepakati untuk memberi kelonggaran terhadap metodologi dan skema
perusahaan dalam pembayaran THR," ujar Bupati Wonogiri Joko Sutopo usai menggelar dialog
pelaksanaan pembayaran THR keagamaan 2021 kepada para buruh perusahaan di Ruang
Girimanik, komplek Setda Kabupaten Wonogiri, Jumat (23/4/2021).
"Berdasarkan hasil kesepakatan, prinsipnya semua perusahaan siap membayarkan THR kepada
pekerja. Namun ada toleransi dalam metodologi dan skema pemberian THR. Karen tidak semua
perusahaan mempungai kemampuan finansial yang sama, apalagi di tengah pageblug seperti
ini," jelas dia.
Pemkab memberikan toleransi waktu pembayaran THR itu. Bupati menjelaskan, ketika
perusahaan bisa bertahan di tengah pandemi dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja
[PHK] skala besar sudah luar biasa.
"Tidak ada PHK kami sudah matur suwun. Jadi ada ruang toleransi tapi harus terkomunikasi
antara perusahaan dengan pekerja," kata Bupati.
Pria yang akrab disapa Jekek ini menerangkan, Dinas Tenaga Kerja dan akan melakukan fungsi
kontrol. Pemerintah dengan serikat kerja dan pengusaha harus terjalin komunikasi baik agar
tidak ada gejolak dalam pembayaran THR.
Sekretaris Apindo Wonogiri, Gangsar Laksono, berujar perusahaan berkomitmen terhadap yang
sudah menjadi ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun dalam pelaksanaanya
mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19.
Senada Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wonogiri, Seswanto, berharap seluruh
perusahaan bisa memenuhi hak buruh yakni mendapatkan bayaran THR. Meski demikian, dia
mengakui kondisi perusahaan beragam, tidak semuanya dalam kondisi bagus.
Ars.
461
