Page 464 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 464

PEMBAYARAN THR PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM IDUL FITRI

              SAMARINDA : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Ketenagakerjaan
              dan Transmigrasi (Disnakertrans) menegaskan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) harus
              dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2021.

              Kabid  Pembinaan  Hubungan  Industrial  (PHI)  dan  Jamsos  Disnakertrans  Kaltim  Usman
              mengatakan,  ketentuan  pembayaran  THR  tersebut  sebagaimana  Surat  Edaran  Menteri
              Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
              Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.

              "Kami menghimbau kepada perusahaan agar memberikan THR keagamaan tahun 2021 kepada
              pekerja  sesuai  ketentuan  peraturan  Perundang-Undangan,  yaitu  paling  lambat  tujuh  hari
              sebelum hari raya keagamaan," kata Usman saat ditemui i ruangannya, Kamis (22/4/2021).

              Lebih lanjut Usman menjelaskan, bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan
              tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan, maka perusahaan diminta untuk
              bermusyawarah dengan para pekerja.

              "Jika ada perusahaan yang tidak mampu karena pandemi, maka itu dimusyawarahkan dengan
              karyawan. Tapi harus dibuktikan dengan kondisi keuangan perusahaan, mau nanti pembayaran
              mau  gimana  itu  tergantung  kesepakatan,  tapi  harus  dibayarkan,  karena  ini  kewajiban
              perusahaan," jelasnya.

              Usman  menambahkan,  saat  ini  pihaknya  sudah  menginstruksikan  kepada  Disnaker
              Kabupaten/Kota agar membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

              "Untuk saat ini belum ada pengaduan, karena aturannya kan THR dibayarkan 7 hari sebelum
              hari H. Tapi kami sudah menginstruksikan kepada Disnaker Kabupaten/Kota untuk membuka
              Posko Pengaduan." tutupnya.

              (DK.Com) Penulis: Amin Gladis Editor : Lukman






































                                                           463
   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469