Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Ida memastikan, setiap laporan yang masuk ke posko melalui PTSA, callcenter, maupun secara
online akan langsung ditindaklanjuti oleh tim penanganan. Baik dari Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) maupun Ditjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

"Kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk mempercepat penanganan
laporan THR" ujarnya di Jakarta, kemarin (25/4).

Karenanya, Ida mendorong pekerja/buruh, manajemen perusahaan, maupun masyarakat umum
yang butuh informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR bisa langsung mengadu ke
posko. Tidak hanya di pusat, Posko THR Keagamaan 2021 ini juga ada di daerah, baik di tingkat
provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Ida, Posko THR 2021 ini juga melibatkan tim pemantau dari unsur
serikat pekerja/ serikat buruh (SP/SB) dan organisasi pengusaha yang duduk dalam keanggotaan
Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya Posko THR 2021,
sekaligus memberikan saran dan masukan kepada tim posko mengenai pelaksanaan tugas Posko
THR 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengingatkan bahwa pekerja
dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap berhak menerima THR
keagamaan. Pembayaran THR keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/
HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021 bagi Pekerja/ Buruh di
Perusahaan. Pada prinsipnya, mewajibkan pengusaha untuk memberi THR keagamaan secara
penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

Putri menjelaskan, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR keagamaan.
Pertama, pekerja/ buruh perjanjian kerja waktu tertentu (PKVVT) atau perjanjian kerja waktu
tidak tertentu (PKWTT) yang memiliki masa kerja satu bulan secara menerus atau lebih. Kedua,
pekerja/ buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejakH-30
hari sebelum hari raya keagamaan. Terakhri, pekerja/ buruh yang dipindahkan ke perusahaan
lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

"Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja, outsourcing maupun kontrak,
asalkan telah bekerja selama satu bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja," papar
Putri.

Besarannya, satu bulan upah untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara
terus-menerus atau lebih. Kemudian, bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya satu bulan secara
terus-menerus sampai dengan kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara
proporsional sesuai masa kerjanya.

Penghitungan upah sebulan merupakan upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih
atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tidak tetap, maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

Menurutnya, dari perhitungan ini, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan. Hal tersebut
terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, lanjut Putri, upah satu
bulan dihitung dari rata-rata upah yang diterima per bulannya, (mia)

49