Page 518 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Judul Tak Ada Diskriminasi Naker Perempuan
Nama Media Kedaulatan Rakyat
Newstrend Perlindungan Pekerja Perempuan
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Has
Tanggal 2021-04-23 10:44:00
Ukuran 86x153mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 9.460.000

News Value Rp 28.380.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Kustini (Bupati Sleman) Kondisi di atas memperlihatkan bahwa tenaga kerja wanita
lebih diminati oleh perusahaan-perusahaan. Hal tersebut dilandasi alasan bahwa kaum wanita
lebih sabar, tekun dan teliti dalam bekerja. Serta tidak banyak tuntutan

Ringkasan
Pemkab Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan
gender menjadi arus utama. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi diskriminasi bagi
perempuan, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Bupati Sleman
Kustini saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk Dakwah dan Pemberdayaan Tenaga
Kerja Perempuan' di Smart Room Dinas Kominfo Sleman, kemarin. Acara yang digagas UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta ini juga diikuti oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah.

TAK ADA DISKRIMINASI NAKER PEREMPUAN

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran
perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan
kesetaraan gender menjadi arus utama. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi diskriminasi
bagi perempuan, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan Bupati Sleman Kustini saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk
Dakwah dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perempuan' di Smart Room Dinas Kominfo Sleman,
kemarin. Acara yang digagas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini juga diikuti oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah.

Bupati mengatakan, implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sleman sudah masuk ke
dalam semua instasi atau SKPD di lingkungan Pemkab Sleman. Setidaknya ada dua kegiatan
yang responsif gender pada setiap SKPD. Kebijakan tersebut berdasarkan SK Kepala Bappeda
selaku Ketua PUG.

517