Page 527 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Ia mengatakan, tidak ada pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayarkan THR
karyawan, sebab kabupaten tidak ada kewenangan terkait itu.
Terhadap perusahaan yang lalai memberikan THR kepada karyawannya, menjadi kewenangan
Disnakertrans provinsi. Sedangkan Disnakertrans Polman, hanya mengkomunikasikan dengan
perusahaan dan karyawan. Apa masalahnya, sehingga perusahaan tersebut tidak membayarkan
THR karyawan itu.

Menurut Yusdhi dalam dekat ini pihaknya akan membuka posko pengaduan THR bagi
karyawanyang dirugikan perusahaan. Posko pengaduanTHR tersebut akan dibuka di kantor
Disnakertrans Polman. "Jadi bagi karyawan perusahaan swasta mau pun BUMN yang dirugikan
bisa ke kantor Disnaker Polman ke posko pengaduan THR untuk melaporkan ketika ada karywan
yang tidak menerima THR. Sebab sesuai edaran Menteri Tenaga Kerja semua perusahaan wajib
membayarpenuh THR ke karyawannya,"tandas Yusdhi Paksi.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah meminta pengusaha untuk
membayar penuh THR kepada para pekerja dan buruh. Bukan hanya itu, THR juga harus
diberikan secara tepat waktu. Ida Fauziyah menyatakan, pembayaran THR untuk tahun 2021
paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dia juga meminta kepala daerah agar
memberikan sanksi bagi perusahaan yang mangkir dalam pembayaran THR.

(win/rir)

Caption:

Yusdhi Paksi Segara

526