Page 529 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Hal tersebut didasari berdasarkan SE Menaker RI Nomor Nomor: M/6/HK.04/ IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Kea-gamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh dl Perusahaan.
Kepala Disnaker Malinau Iwan Darma Yuana menjelaskan sebelum Posko THR dibuka pihaknya
terlebih dulu akan menyosialisasikan SE tersebut ke perusahaan.

'Disosialisasikan lebih dulu ke perusahaan-perusahaan. Bahwa THR wajib dibayarkan oleh
perusahaan. Ditunda bisa, tapi wajib ditunaikan," ujarnya kepada Tribun Kaltara.com. Kamis
(22/4).

Penundaan THR 2021 wajib didasari itikad baik perusahaan, disebabkan keadaan memaksa, atau
permasalahan kesempitan ekonomi perusahaan.

Iwan Darma Yuana mengakui sebelumnya ada perusahaan yang mengeluhkan keadaan ekonomi
perusahaan terdampak Covid-19.
Meskipun hal tersebut hanya sebatas keluhan. Sejauh lnl pihaknya belum menerima aduan
pekerja/ buruh atau laporan perusahaan terkait penundaan THR 2021.

"THR wajib dibayar selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya. Karena pandemi, memang
sebelumnya ada, cuma sebatas keluhan,” ucapnya.

Disnaker Malinau akan memedlasl pekerja atau buruh dengan perusahaan terkait penundaan
THR. Dengan syarat, perusahaan wajib menunjukkan laporan keuangan internal.

Kesepakatan antara pekerja/buruh dengan perusahaan tidak menghapus kewajiban perusahaan
untuk membayar THR. Sebab THR merupakan kewajiban yang wajib ditunaikan perusahaan.

'Wajib dibayar oleh perusahaan. Posko THR ini nanti memediasi pekerja dan perusahaan. Jika
memang karena kondisi keuangan, contohnya karena corona bisa ditunda, tapi perusahaan wajib
membuka laporan keuangan internal untuk mebuktikan hal tersebut," katanya, (ml8)

528