Page 533 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja (PM PTSP & Naker) Kabupaten Tuban, Wadiono mengatakan tahun lalu ada
tiga pengusaha koperasi simpan pinjam yang diadukan oleh karyawannya karena telat
membayarkan THR Idul Fitri 2020.

"Setelah dikomunikasi dan ditengahi oleh Pemkab, semua persoalan terselesaikan," ujar Wadiono
kepada reporter melalui sambungan teleponnya, Jumat (23/4/2021).

Upaya mengantisipasi kejadian tidak terulang, Wadiono membuka tempat pengaduan yang
sebelumnya di Balai Latihan Kerja (BLK), untuk tahun ini di Kantor Dinas PM PTSP & Naker di
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Tuban. Bisa juga ke nomor WA milik Wadiono +62 813-1005-
5399.

Tempat pengaduan THR tahun 2021 tidak dibatasi waktunya. Artinya Pemkab memberikan
layanan kepada karyawan yang merasa belum dibayarkan THRnya baik sebelum maupun
sesudah Idul Fitri selama 24 jam.
Bagi pengusaha yang keberatan atau tidak mampu membayarkan THR, bisa menempuh langkah
komunikasi dengan karyawannya. Asalkan karyawannya mau maka penundaan pembayaran THR
bisa dilakukan, tapi jika menolak maka dikembalikan ke aturan yang berlaku.

"THR ini haknya pekerja maka jika pengusaha tidak mampu harus komunikasi intens dengan
karyawannya. Dalam aturan THR wajib dibayarkan H-7," imbuh mantan Penegak Perda di Kantor
Satpol PP Kabupaten Tuban.

Secara umum Wadiono memantau pelaku usaha di Tuban mematuhi regulasi yang mengatur
THR. Resiko jika tidak patuh maka sanksinya panjang, hingga pembekuan ijin usaha diatur dalam
PP Nomor 36 tahun 2021.

Dalam konferensi pers virtual, Senin (12/4/2021), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menjelaskan, sanksi denda yang akan didapatkan pengusaha jika tepat bayar THR adalah denda
5% dari total anggaran pembiayaan THR yang akan diberikan pada pekerja.

Penegasan aturan mengenai THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu berupaya ditegakan
kembali setelah banyaknya kelonggaran imbas dunia usaha terdampak pandemi. Meski masih
dalam proses pemulihan, Ida menjelaskan, ia masih memberikan kelonggaran pada pengusaha
yang belum mampu membayarkan THR pada para pekerja yaitu dengan melonggarkan deadline
pembayaran. Sampai memberikan ruang pada pembahasan bipartite antara pengusaha dan
buruh soal skema pembayaran THR yang dilakukan secara kekeluargaan. [ali/ono].thr,
pengusaha.

532