Page 537 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 537
"Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring," ujar Fadjar dalam keterangan tertulisnya
kepada wartawan sebagaimama dikutip Kompas.com, Jumat (23/4/2021).
Dia melanjutkan, keputusan pembayaran THR untuk tahun ini sudah tertuang dalam Surat
Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Namun, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian
yang mempengaruhi kelangsungan usaha.
"Oleh karenanya dalam kerangka pelaksanaan THR 2021, diberikan kesempatan untuk
melakukan perundingan bipartit antara pihak pengusaha dan perwakilan pekerja jika pengusaha
merasa tidak mampu," ucap Fadjar.
Namun, ada perbedaan dalam kebijakan tahun ini jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis antara pihak pengusaha dan
perwakilan pekerja.
Kesepakatan ini memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan.
Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan membayar THR 2021 secara
tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK, PP, PKB, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB
atau kebiasaan yang telah dilakukan," ucap Fadjar.
Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dia menambahkan, THR merupakan pendapatan non upah. Adapun pekerja/buruh yang berhak
atas THR adalah Pekerja/Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja/Buruh PKWT (pekerja
kontrak) yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
Pada umumnya, THR wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh serta Wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
536
