Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

PEKERJA KONTRAK BERHAK TERIMA THR

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemenaker Indah Anggoro Putri memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya),
kontrak, ataupun pekerja tetap (PKVVT dan PKVVTT) berhak menerima tunjangan hari raya
(THR) keagamaan.

Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk memberi THR keagamaan secara
penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran. 'THR Keagamaan wajib diberikan dalam
bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, " kata Indah Angoro
Putri di Kantor Kemenaker Jakarta, Minggu (25/4/2021).

Ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR keagamaan. Pertama, pekerja/buruh
berdasarkan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) atau PKVVTT (perjanjian kerja waktu tidak
tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.

Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKVVTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung
sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, jika dari perusahaan lama belum memberikan
THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," ujar Putri.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR keagamaan adalah 1 bulan upah untuk
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, yang terlebih
dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh perusahaan," ujar Putri, dikutip
kontributor "PR" Satrio Widianto.***

61