Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 225
Demonstrasi ini bertepatan dengan tanggal digelarnya rapat pleno penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2021. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan
ada sejumlah tuntutan yang akan dibawa pada esok hari. Salah satunya buruh menolak UMP
2021.
TOLAK UMP 2021, 3.000 BURUH DI JABAR AKAN DEMO DI GEDUNG SATE BESOK
Gabungan serikat pekerja/buruh tingkat Provinsi Jawa Barat akan menggelar aksi unjuk rasa di
Gedung Sate dan kantor Disnakertrans Jabar, Selasa (27/10/2020). Demonstrasi digelar untuk
menyuarakan beberapa aspirasi salah satunya menolak UMP Jabar 2021.
Demonstrasi ini bertepatan dengan tanggal digelarnya rapat pleno penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2021. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan
ada sejumlah tuntutan yang akan dibawa pada esok hari. Salah satunya buruh menolak UMP
2021.
Alasannya, yang berlaku di Jawa Barat adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah
Minimum Sektoral (UMSK). "Tolak UMP 2021 dengan alasan bahwa yang berlaku di Jawa Barat
adalah UMK dan UMSK, Jawa Barat tidak membutuhkan UMP," ujar Roy kepada detikcom , Senin
(26/10).
Selain itu, pihaknya juga menuntut kenaikan UMK Tahun 2021 sebesar 8% dengan dasar
pertimbangan kenaikan upah 5 tahun terakhir, mengingat ada PP 78 Tahun 2015 dan proyeksi
pertumbuhan ekonomi di tahun 2021.
"Karena UMK 2021 walaupun ditetapkan di tahun 2020 tapi berlaku di Januari 2021 maka
perhitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 bisa dijadikan dasar untuk
menetapkan upah minimum tahun 2021," katanya.
Ia pun mendesak agar SK UMSK Bekasi dan Bogor tahun 20220 yang ditetapkan gubernur,
untuk direvisi. Sementara itu, buruh juga meminta agar UMSK Karawang tahun 2020 ditetapkan
sesuai dengan rekomendasi bupati.
"Karena hasil rapat pleno Depeprov Jabar kemarin tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati
Karawang banyak perusahaan yang tidak masuk dalam berita acara Depeprov Jabar ke
Gubernur, maka kita minta agar gubernur menetapkan UMSK Karawang 2020 sesuai rekom
bupati," katanya.
Lainnya, gabungan serikat buruh juga mendesak agar Presiden RI menerbitkan Perppu untuk
mencabut dan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja. "Karena sangat cacat formil dan materil,
serta sangat merugikan kaum buruh. Aksi besok tanggal 27 Oktober 2020, akan diikuti kurang
lebih 3.000 perwakilan anggota serikat pekerja/serikat buruh di Jawa Barat," ujarnya.
224
