Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 230

COVID PICU PENGANGGURAN, PEMERINTAH PUTAR OTAK BUKA LAPANGAN KERJA

              Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini
              fokus untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan dampak dari pandemi COVID-19.

              Menurut Airlangga, angka pengangguran yang melonjak dikarenakan krisis COVID-19 jika tidak
              ditangani secara cepat akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan.

              "Ada 6,9 juta orang pengangguran sebelum COVID-19 yang terus bertambah sekitar 2,9 juta
              setiap tahunnya dari angkatan kerja baru. Belum lagi yang terkena PHK karena pandemi tercatat
              sekitar  3,5  juta  orang.  Pemerintah  harus  fokus  membuka  lapangan  pekerjaan  baru,"  kata
              Airlangga dalam Dialog Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf yang disiarkan TVRI, Minggu (25/10/2020)
              lalu.

              Menurut  Airlangga,  tanpa  adanya  tindak  lanjut  segera  untuk  memastikan  adanya  serapan
              tenaga kerja baru, cepat atau lambat tingkat kemiskinan akan meningkat.

              Oleh  karenanya,  pemerintah  menilai  kebutuhan  untuk  menanggulangi  pengangguran  dan
              kemiskinan ini jadi tantangan yang harus diselesaikan segera.

              "Tantangan  utama  Indonesia  ke  depannya  jelas  kita  membutuhkan  lebih  banyak  lapangan
              pekerjaan. Ini supaya tingkat kemiskinan karena COVID-19 ini tidak meningkat," kata Airlangga.

              Selain  itu,  pemerintah  juga  memastikan  agar  daya  beli  masyarakat  bisa  terjaga  dengan
              menggulirkan bantuan sosial kepada masyarakat. Jumlah yang tercatat sepanjang tahun 2020
              ini mencapai Rp 695,2 triliun.

              "Ini  supaya  daya  beli  masyarakat  yang  turun,  bisa  diganjal  dengan  perlindungan  sosial.
              Rencananya, bantuan sosial juga akan kembali dikucurkan tahun depan," kata Airlangga.

              Secara  regulasi,  pemerintah  juga  telah  merespon  kebutuhan  untuk  perluasan  lapangan
              pekerjaan  dengan  memastikan  investasi  bisa  lebih  banyak  masuk.  Melalui  UU  Cipta  Kerja,
              hambatan regulasi dan birokrasi yang mengganjal masuknya investasi bisa diselesaikan.





























                                                          229
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235