Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 233
Selasa, 13 Oktober 2020 - 16:44 "Oleh karena itu kemarin adanya salah seorang anggota
parlemen Malaysia berteriak-teriak tentang Omnibus Law karena mereka khawatir kalau nanti
Indonesia lebih maju Malaysia akan tertinggal jauh," tambahnya.
Menurut Firman, setiap tahunnya terdapat 2.9 juta angkatan kerja baru. Kemudian juga
terdapat 3.5 juta orang kehilangan pekerjaannya. Belum lagi jumlah pengangguran yang
mencapai Rp 6.9 juta orang.
"Kalau tidak ada investasi bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. Indonesia penduduknya
jumlahnya besar dan negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Ya rakyatnya mau kerja
di mana?. Logika berpikirnya kita bawa ke situ," ungkapnya.
Adanya UU Cipta Kerja tersebut juga membuat perizinan semakin mudah. Pelaku usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) tidak perlu berbelit-belit dalam mengurus perizinan usaha.
Sehingga adanya UU Cipta Kerja ini adalah menderhanakan regulasi yang berbeli-belit. Itulah
pemerintah hadir bagi masyarakat dengan adanya UU tersebut.
"Kita sudah over regulasi kita dan harus ada penyederhanaan. Ini terobosan yang pertama kali
kita lakukan. Jadi ini memang sebuah keberanian untuk metode Omnibus Law ini," ungkapnya.
Adanya UU Cipta Kerja ini bukan hanya menguntungkan pengusaha. Tetap ikut membantu
meningkatkan perekonomian nasional.
"Kan begini negara bisa tegak ketika ekonominya kuat. Kalau ekonominya terpuruk maka negara
ikut terpuruk. Jadi nantinya akan ada penerimaan lapangan kerja terbesar dari perusahaan yang
kecil menengah dan yang besar," tuturnya.
Firman menyebut, masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja sebenarnya tidak melihat secara
utuh mengenai Omnibus Law tersebut. Sehingga langkah pemerintah memang sudah tepat
adanya UU Cipta Kerja ini.
"Jangan negara itu disetir oleh kelompok-kelompok itu. Ini negara. Kalau bahasa premannya
memang siapa elu," pungkasnya. (yay).
232
