Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 236

RPP SEKTOR KETENAGAKERJAAN DIBAHAS TIGA BULAN

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah
              (RPP)  dari  Undang-undang  (UU)  Cipta  Kerja  sektor  ketenagakerjaan.  Pembahasan  RPP
              direncanakan tiga bulan secara Tripartit Nasional antara pemerintah, pengusaha, dan serikat
              buruh atau pekerja.

              "Ketika membahas UU Cipta Kerja, kami sudah melakukan dialog social. Dialog ini akan terus
              kami  lakukan  untuk  membahas  peraturan  pemerintahnya,"  kata  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Menaker), Ida Fauziyah, usai kunjungan kerja, di Jakarta, Sabtu (24/10) malam.

              Menaker menjelaskan Tripartit Nasional memiliki waktu tiga bulan untuk membahas RPP. Dalam
              masa  tiga  bulan  tersebut,  pihaknya  akan  terus  mengefektifkan  dialog  sosial  dan  sosialisasi
              kepada.

              "Batas  waktunya  tiga  bulan,  tapi  kita  akan  mengefektifkan  tiga  bulan  tersebut  tidak  hanya
              teman-teman serikat buruh atau pekerja dan pengusaha, kami juga menyosialisasikan ke dinas
              ketenagakerjaan,  akademisi,  forum  rektor,  dan  banyak  forum  yang  kami  sosialisasikan,"
              jelasnya.

              Menaker mengungkapkan, saat ini pemerintah bersama Tripartit Nasional dan akademisi telah
              mulai  membahas  RPP.  Harapannya,  UU  Cipta  Kerja  dapat  segera  diimplementasikan  ketika
              sudah diundangkan.

              Saat  ini,  ada  empat  RPP yang tengah  dibahas Tripartit  Nasional.  RPP  tentang  Pengupahan,
              Tenaga Kerja Asing, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

              "Kami  sudah  mulai  20  Oktober  2020  yang  lalu.  Saya  sudah  melakukan  bersama  Tripartit
              Nasional.  Kami  duduk  kembali,  melihat  kembali  aturan-aturan  yang  perlu  kita  atur  dalam
              peraturan pemerintah," jelasnya.

              Lebih jauh Menaker menyebut UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi
              situasi,  yang  digagas  Presiden  Joko  Widodo  saat  baru  dilantik.  Menurutnya,  dengan  target
              melakukan targetnya untuk perubahan, pasti ada risiko penolakan.

              Ia melanjutkan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Presiden bisa memilih
              untuk  tenang-tenang  saja  dan  tidak  membuat  terobosan  yang  mengubah  secara  signifikan
              banyak  hal.  Tapi,  Presiden  berani  mengambil  sikap  meski  akan  ada  banyak  penolakan  dari
              berbagai pihak.n.



















                                                          235
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241