Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 240
Sebagian responden sepakat dengan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan, sebagian lagi lebih memilih aturan di draf RUU Cipta
Kerja. Secara umum, mayoritas responden setuju dengan ketentuan ketenagakerjaan yang
diatur dalam UU Cipta Kerja.
Tentu saja dengan catatan bahwa selama ini publik belum mengetahui isi UU Cipta Kerja yang
saat ini menunggu ditandatangani Presiden. Sebab, selama ini belum ada draf resmi UU Cipta
Kerja, sejak masih berbentuk RUU hingga disahkan, yang dapat diakses di situs resmi DPR atau
pemerintah.
Berikut ini pilihan responden terhadap sejumlah aturan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta
Kerja.
Uang pesangon Dalam UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja dengan masa kerja 24 tahun berhak
meraih hingga 32 kali upah jika mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan
ini diubah di UU Cipta Kerja. Bagi pekerja dengan masa kerja 24 tahun, uang pesangon yang
diberikan oleh perusahaan sebanyak 19 kali upah.
Selain itu, juga terdapat jaminan kehilangan pekerjaan maksimal 6 kali upah yang ditanggung
pemerintah. Secara total, uang yang diperoleh pekerja terkena PHK 25 kali upah.
Nah, hasil survei menyebut: 55,4 persen setuju dengan UU Cipta Kerja 29,8 persen memilih
aturan UU Ketenagakerjaan 14,8 persen tidak tahu Waktu lembur UU Cipta Kerja mengubah
ketentuan maksimal waktu lembur dari sebelumnya tiga jam sehari atau 14 jam seminggu
menjadi 4 jam sehari atau 18 jam seminggu.
54 persen memilih aturan UU Ketenakerjaan 34,4 persen setuju dengan UU Cipta Kerja 11,6
persen tidak tahu Perang Armenia vs Azerbaijan berpotensi meluas, negara ini sudah siaga di
perbatasan Hak cuti panjang Di UU Ketenagakerjaan, pekerja dengan masa kerja enam tahun
berhak cuti panjang minimal dua bulan pada tahun ketujuh dan kedelapan. Pada RUU Cipta
Kerja, aturan ini dikembalikan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
53,6 persen setuju dengan UU Cipta Kerja 30,7 persen tetap memilih UU Ketenagakerjaan 15,7
persen tidak tahu Upah minimum provinsi UU Ketenagakerjaan mengatur gubernur menetapkan
UMP berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam UU Cipta Kerja, gubernur menetapkan UMP
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta berdasarkan pertumbuhan ekonomi
daerah atau inflasi kabupaten/kota.
51,6 persen setuju dengan UU Cipta Kerja 39 persen memilih aturan UU Ketenagakerjaan 9,4
persen tidak tahu Ingin dialog Kendati demikian, masyarakat menginginkan adanya ruang dialog
terhadap UU Cipta Kerja. Publik menaruh harapan kepada lembaga eksekutif atau legislastif
untuk membuka ruang diskusi bersama berbagai lapisan masyarakat.
Hal ini terlihat dari hasil survei yang menyatakan 39,7 persen responden ingin adanya
perundingan dengan pemerintah dan DPR. Sementara itu, dari proses pembentukan undang-
undang, survei pun menyatakan sebanyak 59,7 persen responden menganggap pembahasan
UU Cipta Kerja tidak demokratis.
239
