Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

Mensesneg Pratikno menyebut perbedaan halaman yang cukup signifikan terjadi karena adanya
perbedaan format yang digunakan. Pratikno memastikan tak ada substansi yang berubah.
Kendati demikian, diketahui ada pasal yang dihapus oleh Setneg.

Pasal yang dihapus adalah ketentuan pengubahan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU Cipta Kerja setebal 812 halaman, ketentuan itu
tertuang pada Pasal 40 angka 7.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono membenarkan adanya penghapusan itu.
Menurut dia, pasal itu dihapus sesuai dengan kesepakatan sebelumnya di rapat panitia kerja
antara pemerintah dan DPR.

Dini mengakui sesudah UU disahkan dalam Rapat Paripurna , tak boleh lagi ada perubahan
substansi. Namun Dini menegaskan, penghapusan pasal itu bukan berarti mengubah substansi.

"Dalam hal ini penghapusan tersebut sifatnya administratif atau tipo dan justru membuat
substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja baleg DPR," kata
Dini saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).

Belum bisa diakses Dini pun memastikan naskah 1.187 halaman itu adalah naskah yang final.
Ia menegaskan tak akan ada perubahan lagi karena proses pengecekan di Setneg sudah selesai
dilakukan.

Namun pantauan kompas.com di situs Sekretariat Negara dan DPR, naskah UU Cipta Kerja
belum bisa diakses sampai Senin pagi ini. Dini menyebut naskah final UU Cipta Kerja baru akan
diunggah ke saluran resmi pemerintah dan bisa diakses publik setelah ditandatangani Presiden
Joko Widodo.

"Setelah naskah UU ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI dan
Berita Negara RI," ucap Dini.

Berdasarkan aturan, Jokowi memiliki waktu 30 hari setelah UU Cipta Kerja disahkan pada rapat
paripurna 5 Oktober lalu. Namun, jika tak ditandatangani Jokowi dalam waktu 30 hari, UU yang
ditolak para buruh dan mahasiswa itu juga tetap akan berlaku.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan Presiden Jokowi akan menandatangani UU
tersebut. Menurut dia, hanya tinggal menunggu waktu sampai UU itu diteken Jokowi.

Memalukan Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, perubahan
pasal di dalam UU yang telah disahkan adalah hal yang tidak dibenarkan. Feri menegaskan,
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jelas mengatur bahwa
perubahan UU setelah pengesahan pada Rapat Paripurna hanya boleh dilakukan sebatas
memperbaiki kesalahan pengetikan.

"Ini sudah sangat telanjang kesalahan formalnya. Ini memalukan," tegas Feri.

Feri juga menilai alasan pemerintah dan DPR yang melakukan penghapusan pasal itu sesuai
kesepakatan rapat panitia kerja tidak masuk akal. Ia menegaskan, harusnya semua kesepakatan
di tingkat panja itu sudah dimasukkan seluruhnya ke naskah UU Cipta Kerja yang dibawa ke
rapat paripurna pengesahan.

243